English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

PIDATO POLMAS PADA ACARA PERKEMAHAN SAKA BHAYANGKARA DI POLRES TANJUNG JABUNG BARAT

PIDATO
DALAM RANGKA KEGIATAN SAKA WANABAKHTI
DI MAPOLRES TANJUNG JABUNG BARAT
TANGGAL 25 FEBRUARI 2010

ASSALAMUALIKUM, WR.WB
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA, SELAMAT SIANG

YANG SAYA HORMATI ………………………………………………………
YANG SAYA HORMATI ………………………………………………………
YANG SAYA HORMATI ………………………………………………………
YANG SAYA HORMATI ………………………………………………………
YANG SAYA HORMATI ………………………………………………………
YANG SAYA HORMATI ………………………………………………………

BAPAK-BAPAK, IBU-IBU, KAKAK-KAKAK PEMBINA, SAUDARA-SAUDARA UNDANGAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

SEBAGAI UMAT YANG BERIMAN DAN BERTAQWA SEJENAK SAYA MENGAJAK KITA SEMUA UNTUK MENGUCAPKAN PUJI SYUKUR ATAS KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YME, KARENA RAHMAT DAN KARUNIANYA, KITA MASIH DIBERIKAN KESEHATAN DAN UMUR PANJANG SEHINGGA KITA MASIH DAPAT BERKUMPUL DAN MENJALIN IKATAN TALI SILAHTURAHMI PADA ACAR KEGIATAN KITA HARI INI DI MAPOLRES TANJUNG JABUNG BARAT.
DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT, GUNA MENYAKSIKAN DAN MEMERIAHKAN ACARA KEGIATAN SAKA WANA BHAKTI ………………………………………………………………………………………..
SHALAWAT DAN SALAM TAK LUPA PULA KITA CURAHKAN KEPDA JUNJUNGAN KITA NABI MUHAMMAD SAW, BESERTA KELUARGA DAN SAHABATNYA,.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI

PERGESERAN PARADIGMA PENGABDIAN POLRI YANG SEBELUMNYA CENDERUNG DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT PENGUASA KEARAH MENGABDI BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT TELAH MEMBAWA BERBAGAI IMPLIKASI PERUBAHAN YANG MENDASAR. SALAH SATU PERUBAHAN ITU ADALAH PERUMUSAN KEMBALI PERANNYA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 YANG MENETAPKAN POLRI BERPERAN SELAKU PEMELIHARA KAMTIBMAS, PENEGAK HUKUM, SERTA PELINDUNG, PENGAYOM DAN PELAYAN MASYARAKAT.
ARAH KEBIJAKAN STRATEGI POLRI YANG MENDAHULUKAN TAMPILAN SELAKU PELINDUNG, PENGAYOM DAN PELAYAN MASYARAKAT DIMAKSUD BAHWA, DALAM SETIAP KIPRAH PENGABDIAN ANGGOTA POLRI BAIK SEBAGAI PEMELIHARA KAMTIBMAS MAUPUN SEBAGAI PENEGAK HUKUM HARUSLAH DIJIWAI OLEH TAMPILAN PERILAKUNYA SEBAGAI PELINDUNG, PENGAYOM DAN PELAYAN MASYARAKAT, SEJALAN DENGAN PARADIGMA BARUNYA YANG MENGABDI BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT.
SECARA SUBSTANTIF, PARTISIPASI DAN PELIBATAN MASYARAKAT SEBAGAI MITRA ADALAH SYARAT MUTLAK UNTUK MENGUKUR KEBERHASILAN PERPOLISIAN KOMUNITAS BERJALAN BAIK ATAU TIDAK. MASYARAKAT YANG DIGANDENG SECARA AKTIF DALAM POLA ITU, AKAN MENJADI SALAH SATU ALTERNATIF PEMECAHAN PROBLEM SOSIAL DI MASYARAKAT. DENGAN DEMIKIAN, MASYARAKAT MERASA SEBAGAI BAGIAN DARI KOMUNITAS POLISI SIPIL DAN MEMUDAHKAN MEREKA UNTUK LEBIH MEMAHAMI APA DAN BAGAIMANA FUNGSI DAN TUGAS POLRI.
MENGUTIP PENDAPAT HERMAN GOLDSTEIN, PENGGAGAS CP SEJAK 1960 MENEKANKAN AGAR POLISI TIDAK HANYA BERGERAK APABILA ADA LAPORAN KEJAHATAN. TETAPI JUGA MENGANALISIS SEBAB TERJADINYA KEJAHATAN. POLISI HARUS MAMPU MEMECAHKAN PERSOALAN MASYARAKAT, SEHINGGA YANG DIKAJI DAN DIBURU ADALAH SUMBER KEJAHATAN DENGAN MELIBATKAN MASYARAKAT.
HADIRIN YANG SAYA HORMATI
SALAH SATU PEMICU UTAMA KEJAHATAN ADALAH FAKTOR SOSIAL EKONOMI, SETIDAKNYA DAPAT DIMINIMALISASI KALAU ANTARA POLISI DAN MASYARAKAT TERJALIN KOMUNIKASI HARMONIS. KOMUNIKASI POLISI-MASYARAKAT HARUS TERBINA DAN TERJAGA INTENSITASNYA AGAR ARUS INFORMASI BISA MENGALIR DUA ARAH DAN SALING MELENGKAPI. KETIKA KOMUNIKASI DAN JARINGAN INFORMASI SUDAH TERBANGUN, MAKA RUANG DAN KESEMPATAN BAGI PELAKU KEJAHATAN PASTI SEMAKIN MENYEMPIT. POLISI SEBAGAI SOSOK GARANG YANG MENAKUTKAN CUKUP UNTUK PENJAHAT, BUKAN BAGI MASYARAKAT.
DENGAN DEMIKIAN, ORANG TIDAK LAGI TAKUT ATAU ENGGAN KE KANTOR POLISI, BUKAN BERARTI TERLIBAT KRIMINAL SEBAB DI SITU JUGA MEMBUKA PELAYANAN BAGI MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN SURAT KETERANGAN KELAKUAN BAIK (SKKB) ATAU SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM). BERIKUTNYA YANG PENTING DIBENAHI IALAH FASILITAS PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PERILAKU APARAT DALAM PENANGANAN PERKARA PADA FUNGSI RESERSE KRIMINAL.
PROFESIONALISME DAN KEMANDIRIAN POLRI HARUS MENJADI WAJAH DAN PERILAKU SEMUA SATUAN FUNGSI DAN KEWILAYAHAN DALAM BERPERAN SEBAGAI UJUNG TOMBAK PENANGGUNG JAWAB KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT. DALAM SITUASI APA PUN, POLISI TIDAK BOLEH KEHILANGAN RASIONALITAS, PROPORSIONALITAS, KESANTUNAN DAN KETEGASAN. PENDEKATAN KEAMANAN DENGAN MENGANDALKAN KEKERASAN SERTA MENGHALALKAN CARA SUDAH HARUS DITINGGALKAN. SEBAB, POLRI ADALAH SALAH SATU PILAR UTAMA DARI ALAT KEKUASAAN NEGARA YANG MENGAWAL KEDAULATAN HUKUM.
PENERAPAN CP TIDAK BOLEH HANYA SAMPAI TATARAN TUMBUHNYA KESADARAN HUKUM MASYARAKAT. MINIMAL, POLISI MENGUATKAN MOTIVASI MASYARAKAT AGAR MENJADI POLISI BAGI DIRI SENDIRI, KELUARGA DAN LINGKUNGANNYA. SEMUA ITU BISA TERWUJUD, APABILA POLISI MEMBUKA DIRI SEKALIGUS RELA DIAWASI MASYARAKAT. INI YANG DISEBUT PROF DR SATJIPTO RAHARDJO SH SEBAGAI “PERPOLISIAN PROTAGONIS”. KARENA, SELAIN PROFESIONAL DALAM MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI JUGA TIDAK BOLEH MERADANG. APALAGI, MEMBALASNYA DENGAN AMARAH BILA DICELA ATAU DIKRITIK MASYARAKAT YANG MERASA KECEWA ATAS PELAYANAN POLRI YANG MASIH LAMBAN DAN KALAH CEPAT DENGAN PELAKU KEJAHATAN.

PERUBAHAN POLRI DARI SEMULA BERWAJAH DAN BERWATAK MILITERISTIK MENJADI SIPIL BERSENJATA, MEMANG PERLU LANGKAH REVOLUSIONER. KARENA, IA MENUNTUT PERUBAHAN MENDASAR SECARA CEPAT. MELIPUTI FALSAFAH UNTUK APA SEBUAH NEGARA MEMILIKI POLISI, SAMPAI TATARAN YANG PRAKTIS YAITU ORIENTASI DAN PERILAKU POLISI. BAGAIMANA PUN, FALSAFAH DAN SUBSTANSI PEKERJAAN TENTARA DENGAN POLISI, BERBEDA.
DALAM BEBERAPA HAL, PUBLIK MASIH MENGGUGAT PERAN POLISI SEBAGAI PENEGAK HUKUM. DALAM PERAN YANG SATU INI, MASYARAKAT MASIH MENYAKSIKAN KONTROVERSI BESAR. DALAM BEBERAPA HAL, POLISI MASIH MENJADI BAGIAN DARI MASALAH PENEGAKAN HUKUM. CONTOHNYA, POLISI YANG SENGAJA MEMASANG JERAT PELANGGARAN LALU LINTAS, DAN MEMUNGUT SUAP. POLISI MEMASANG WAJAH SANGAR, PADAHAL SEHARUSNYA TERSENYUM MELAYANI. AKIBATNYA, WARGA MEMILIH MEMENDAM PERKARANYA KETIMBANG MELAPORKANNYA KEPADA POLISI. BERURUSAN DENGAN POLISI HANYA MENGUNDANG PERSOALAN BARU, BAHKAN MERUGIKAN.
PERUBAHAN SUBSTANSIAL SEHARUSNYA DIIMBANGI KOMITMEN PEMERINTAH MEMBUAT KEBIJAKAN RADIKAL, YANG MAMPU MENDORONG AKSELERASI DALAM MENCIPTAKAN SOSOK POLISI SEBAGAI PENJAGA TERTIB HUKUM DI TENGAH BANYAKNYA PERSOALAN. ANTARA LAIN JUMLAH POLISI YANG SANGAT KURANG DIBANDING JUMLAH PENDUDUK, PROFESIONALISME YANG RENDAH DAN SEGERA MENAIKKAN GAJI YANG KECIL SUPAYA CUKUP UNTUK HIDUP SEBULAN. BUKAN SEPERTI SEKARANG YANG KADANG-KADANG HANYA CUKUP UNTUK SEMINGGU.
APALAGI JIKA MENGACU PADA UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PERAN DAN FUNGSI KEPOLISIAN ADALAH, MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI (KAMDAGRI) YANG MELIPUTI TERPELIHARANYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (KAMTIBMAS), TERTIB DAN TEGAKNYA HUKUM, TERSELENGGARANYA PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN, DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SERTA TERBINANYA KETENTRAMAN MASYARAKAT DENGAN MENJUNJUNG TINGGI HAK ASASI MANUSIA.
HADIRIN YANG BERBAHAGIA
SEBELUM SAYA MENGAKHIRI PIDATO INI SETIDAKNYA ADA BEBERAPA SARAN DAN HARAPAN YANG AKAN SAYA SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT:
1. PELAKSANAAN POLMAS DALAM RANGKA PEMELIHARAAN KAMTIBMAS, HENDAKNYA SETIAP ANGGOTA POLRI MAMPU MENGUASAI KARAKTERISTIK KERAWANAN DAERAH, SERTA MEMBERDAYAKAN POTENSI LOKAL MAUPUN PRANATA SOSIAL UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS POLRI. SELAIN ITU ANGGOTA POLRI HARUS MAMPU MENGGALI DAN MENGEMBANGKAN KEARIFAN LOKAL, KEMUDIAN MEMFORMULASIKAN MENJADI STRATEGI GUNA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG TAAT HUKUM.
2. POLMAS SEBAIKNYA DIIMPLEMENTASIKAN DENGAN MENYESUAIKAN PADA BUDAYA SETEMPAT, SEHINGGA POLRI DAPAT LEBIH MEMBUMI DAN DITERIMA OLEH MASYARAKAT.

DMIKIAN LAH PIDATO SAYA SEMOGA ADA MANFAATNYA BAGI KITA SEMUA. AMIN

BILAITAUFIQ WAL HIDAYAH WASALAMU’ALAIKUM WR WB.

Comments (0)

Posting Komentar