ASSALAMUALIKUM, WR.WB

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA, SELAMAT SIANG

YANG SAYA HORMATI

YANG SAYA HORMATI

YANG SAYA HORMATI

BAPAK-BAPAK, IBU-IBU, KAKAK-KAKAK PEMBINA, SAUDARA-SAUDARA UNDANGAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

PERTAMA-TAMA MARILAH KITA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR ATAS KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YME, KARENA RAHMAT DAN KARUNIANYA, KITA MASIH DIBERIKAN KESEHATAN DAN UMUR PANJANG SEHINGGA KITA MASIH DAPAT BERKUMPUL DAN MENJALIN IKATAN TALI SILAHTURAHMI PADA ACAR KEGIATAN KITA HARI INI DI MAPOLRES TANJUNG JABUNG BARAT.

DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT, GUNA MENYAKSIKAN DAN MEMERIAHKAN ACARA KEGIATAN SAKA WANA BHAKTI

SHALAWAT DAN SALAM TAK LUPA PULA KITA CURAHKAN KEPDA JUNJUNGAN KITA NABI MUHAMMAD SAW, BESERTA KELUARGA DAN SAHABATNYA.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI

KETIKA POLRI MASIH MENJADI BAGIAN INTEGRAL ABRI, POLISI MERUPAKAN PRAJURIT ABRI. DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA, SIKAP DAN TINDAKAN POLISI CENDERUNG KAKU, MILITERISTIK YANG TIDAK PROPORSIONAL, MENGUTAMAKAN PENEGAKAN HUKUM YANG KURANG SENSITIF TERHADAP KEBUTUHAN RASA AMAN DI MASYARAKAT, DAN LEBIH MENGUTAMAKAN PENEGAKAN HUKUM UNTUK PENANGGULANGAN TINDAK KRIMINAL. KONDISI INI MENJADIKAN POLISI MELIHAT DIRINYA SEBAGAI PEMEGANG OTORITAS DAN MEMANDANG INSTITUSI KEPOLISIAN SEBAGAI ALAT NEGARA. MESKIPUN POLISI MEMBERLAKUKAN PRINSIP ”MELAYANI DAN MELINDUNGI” (TO SERVE AND TO PROTECT), AKAN TETAPI PENDEKATAN KEKUASAAN YANG TERKADANG MENGARAH PADA TINDAKAN REPRESIF, PENDEKATAN SENTRALISTIK DAN BIROKRATIS MASIH DITEMUKAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN.

PADA TAHUN 1993, POLRI MENGEMBAN TUGAS MELAKUKAN PEMBINAAN KAMTIBMAS YANG DILAKUKAN OLEH BABINKAMTIBMAS MELALUI TAP MPR NOMOR II/MPR/1993. PENDEKATAN INI SEAKAN-AKAN MEMPOSISIKAN POLISI SEBAGAI SUBYEK DAN MASYARAKAT SEBAGAI OBYEK. POLISI MERASA SEBAGAI SATU-SATUNYA PIHAK YANG MAMPU MENANGANI DAN MENYELESAIKAN SEGENAP PERMASALAHAN KAMTIBMAS YANG DIHADAPI MASYARAKAT. POLA INI MENDORONG POLISI LEBIH MENGUTAMAKAN MANDAT PEMERINTAH PUSAT DAN TIDAK MEMERHATIKAN EMPATI DAN KEBUTUHAN AKAN RASA AMAN MASYARAKAT. POLISI CENDERUNG BERSIKAP FORMAL, EKSLUSIF, DAN TERPISAH DARI ANGGOTA MASYARAKAT YANG DILAYANINYA. HAL INILAH YANG MENJADI SALAH SATU SEBAB MASYARAKAT MERASA BERJARAK DENGAN POLISI, BAHKAN TANPA DISADARI TELAH MEMBANGUN CITRA POLISI YANG KURANG DITERIMA OLEH MASYARAKAT.

HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA

CARA-CARA PEMOLISIAN INI KEMUDIAN DISADARI OLEH PARA PIMPINAN KEPOLISIAN SEBAGAI CARA YANG TIDAK EFEKTIF LAGI, APALAGI GLOBALISASI DI TINGKAT REGIONAL DAN NASIONAL BERDAMPAK PADA MENINGKATNYA JENIS KRIMINALITAS DAN KONDISI KAMTIBMAS YANG ADA DEWASA INI. SELAIN ITU, KETETAPAN MPR RI NOMOR VI/MPR/2000 DAN NOMOR VII/MPR/2000 YANG MEMISAHKAN POLRI DARI TNI TELAH MENDORONG PARA PIMPINAN KEPOLISIAN UNTUK MAMPU MENGUBAH FUNGSI DAN PERANNYA SECARA LEBIH PROFESIONAL. PERUBAHAN INI MENGARAH PADA KEMAMPUAN POLISI UNTUK MANDIRI, ACCOUNTABLE, DAN KOMPETEN (GOOD GOVERNANCE) DALAM MENJALANKAN TUGASNYA.

APALAGI JIKA MENGACU PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PERAN DAN FUNGSI KEPOLISIAN ADALAH, MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI (KAMDAGRI) YANG MELIPUTI TERPELIHARANYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (KAMTIBMAS), TERTIB DAN TEGAKNYA HUKUM, TERSELENGGARANYA PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN, DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SERTA TERBINANYA KETENTRAMAN MASYARAKAT DENGAN MENJUNJUNG TINGGI HAK ASASI MANUSIA.

SEBAGAI AKIBAT DARI PROSES REFORMASI UNTUK MENJADI KEPOLISIAN SIPIL (CIVILIAN POLICE), POLISI HARUS MAMPU MERUBAH PARADIGMA YANG MENGEDEPANKAN PENDEKATAN REAKTIF DAN KONVENSIONAL MENJADI PENDEKATAN YANG PROAKTIF DAN DITERIMA OLEH MASYARAKAT. UNTUK DAPAT DITERIMA MASYARAKAT, DIPERLUKAN CARA YANG MENGEDEPANKAN KEMITRAAN ANTARA POLISI DAN MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN MASALAH-MASALAH SOSIAL. SELAIN ITU, POLISI PERLU MENGENALI, MEMAHAMI, DAN MENGADOPSI KEBUTUHAN KEAMANAN MASYARAKAT YANG BERASAL DARI MASYARAKAT ITU SENDIRI. KARENA ITULAH, POLRI MEMANDANG PERLU MENGADOPSI KONSEP COMMUNITY POLICING DAN MENYESUAIKAN DENGAN KARAKTERISTIK DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT INDONESIA YANG DINAMAKAN DENGAN PERPOLISIAN MASYARAKAT ATAU POLMAS.

SELANJUTNYA POLMAS SEBAGAI SUATU KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS POLRI TERTUANG DALAM SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : SKEP/737/X/2005 TANGGAL 13 OKTOBER 2005. SEDANGKAN PANDUAN PEMBENTUKAN DAN OPERASIONALISASI POLMAS DIJELASKAN DI DALAM SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL : SKEP/433/VII/2006.

DI DALAM SURAT KEPUTUSAN NO. POL. SKEP/433/VII/2006 INI, PERPOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS) DINYATAKAN SEBAGAI:

MODEL PENYELENGGARAN FUNGSI KEPOLISIAN YANG MENEKANKAN PENDEKATAN KEMANUSIAAN (HUMANISTIC APPROACH) SEBAGAI PERWUJUDAN DARI KEPOLISIAN SIPIL DAN YANG MENEMPATKAN MASYARAKAT SEBAGAI MITRA KERJA YANG SETARA DALAM UPAYA PENEGAKKAN HUKUM DAN PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.

SEMENTARA PEMBENTUKAN POLMAS DALAM SK NOMOR. POL. 737/X/2005 DISYARATKAN ADANYA SEORANG PETUGAS POLMAS YANG DITUGASKAN SECARA TETAP UNTUK MODEL KEWILAYAHAN DAN SEJUMLAH PETUGAS YANG DITUGASKAN SECARA TETAP UNTUK MODEL KAWASAN. DALAM POLMAS MODEL KAWASAN MENYARATKAN ADANYA “POS” (BALAI) SEBAGAI PUSAT LAYANAN KEPOLISISAN SEDANGKAN MODEL KEWILAYAHAN DAPAT MEMANFAATKAN FASILITAS YANG TERSEDIA PADA KANTOR DESA/KELURAHAN ATAU TEMPAT TINGGAL PETUGAS POLMAS. KARENA ITULAH, DI DALAM PRINSIP DESENTRALISASI DAN OTONOMISASI DALAM OPERASIONALISASI POLMAS, DISYARATKAN ADANYA DESENTRALISASI KEWENANGAN YANG MELIPUTI PEMBERIAN TANGGUNG JAWAB DAN OTORITAS KEPADA PETUGAS POLMAS DAN FORUM KEMITRAAN POLISI-MASYARAKAT (FKPM) SEHINGGA BERSIFAT OTONOM DALAM PENGAMBILAN LANGKAH DAN PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR WARGA MAUPUN ANTARA WARGA DENGAN POLISI ATAU PEJABAT SETEMPAT.

HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA

POLISI MASYARAKAT ATAU BIASA DISEBUT POLMAS MULAI DIRASAKAN KEHADIRANNYA OLEH MASYARAKAT. BAIK ITU TINGKAT KELURAHAN MAUPUN DESA-DESA BAHKAN LINGKUNGAN TERKECIL SEKALIPUN. WALAU DEMIKIAN TIDAK BISA PULA DINAFIKAN BAHWA MASIH BANYAK MASYARAKAT LOKAL ATAU GOLONGAN PALING BAWAH YANG BELUM MENGETAHUI PERAN DAN FUNGSI POLMAS TERSEBUT.

KELAHIRAN POLMAS TIDAK LAIN SEBUAH UPAYA MENCIPTKAN RASA AMAN, NYAMAN DAN DAMAI. CITA-CITA INI TIDAK TERLEPAS DARI SINERGISITAS ANTARA POLISI DAN MASYARAKAT AGAR TERHINDAR DARI SEGALA BENTUK KEJAHATAN. POLISI MASYARAKAT DAPAT MENGUBAH PRADIGMA POLISI LAMA MENJADI POLISI YANG MANDIRI, PROFESIONAL, PATUH TERHADAP SUPREMASI HUKUM, MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAM, TRANSPARAN DAN BERORIENTASI KEPADA MASYARAKAT.

MENGACU PADA SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL : SKEP/737/X/ 2005 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENERAPAN POLMAS, SELURUH POLDA TELAH MELAKUKAN PENJABARAN SESUAI KONDISI WILAYAH MASING-MASING. NAMUN DEMIKIAN, PADA AWAL AGUSTUS 2007 YANG LALU, PARA KAPOLDA MENERIMA HASIL EVALUASI PELAKSANAAN POLMAS DARI KAPOLRI. ADANYA KESAN BELUM OPTIMALNYA PENERAPAN POLMAS OLEH SELURUH POLDA DAN JAJARANNYA DI MASYARAKAT.

ADAPUN TUJUAN DIBENTUKNYA POLMAS ADALAH GUNA TERWUJUDNYA KERJASAMA POLISI DAN MASYARAKAT LOKAL UNTUK MENANGGULANGI KEJAHATAN DAN KETIDAK-TERTIBAN SOSIAL DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KETRENTERAMAN UMUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT SETEMPAT, TIDAK HANYA MENCEGAH TIMBULNYA TETAPI JUGA MENCARI JALAN KELUAR PEMECAHAN PERMASALAHAN YANG DAPAT MENIMBULKAN GANGGUAN DAN BERIMPLIKASI TERHADAP KEAMANAN DAN KETERTIBAN YANG BERSUMBER DARI KOMUNITAS ITU SENDIRI.

SAUDARA-SAUDARAKU SEKALIAN YANG BERBAHAGIA

MENUJU KE TAHUN 2010 SELURUH KEPOLISIAN TELAH MENGGALAKKAN PROGRAM POLMAS DENGAN MENGAJAK PERAN MASYARAKAT LOKAL SEBAGAI MITRA, YAITU BADAN KEMITRAAN POLISI-MASYARAKAT (BKPM) MAUPUN FORUM KEMITRAAN POLISI MASYARAKAT (FKPM). BERAGAM KONTROVERSI DAN PEMAHAMAN AKAN POLMAS ITU MUNCUL DARI MASYARAKAT LOKAL SENDIRI. SEBAGIAN MASYARAKAT MENERIMA, SEBAGIAN LAGI MENGANGGAP POLMAS HANYA SEBAGAI SARANA POLISI SEHINGGA DAPAT MENIMBULKAN MULTITAFSIR DI MASYARAKAT.

SEDIKIT BENAR BAHWA FUNGSI POLMAS SANGAT DIBUTUHKAN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI DARI MASYARAKAT LOKAL.

HAL TERSEBUT DILAKUKAN APABILA KEPOLISIAN MEMBUTUHKAN SEBUAH INFORMASI PENTING SUATU PERISTIWA. SEMISAL DI SUATU DAERAH TERJADI SEBUAH PERISTIWA KRIMINALITAS SEPERTI PEMBUNUHAN. TUGAS DAN FUNGSI RESERSE KRIMINAL (RESKRIM) YANG TURUN KE LOKASI KEJADIAN PERKARA GUNA MENGUMPULKAN SELURUH BAHAN DAN KETERANGAN (PULBAKET) DI LAPANGAN. APABILA TERDAPAT KENDALA DI SEPUTAR LOKASI KEJADIAN, RESKRIM DAPAT MEMINTA PENAMBAHAN BAKET GUNA MELAKUKAN PENYELIDIKAN. NAMUN SEMUA ITU TIDAK SELURUHNYA BERGANTUNG PADA POLMAS.

POLMAS MEMILIKI KEUNGGULAN DALAM PEMECAHAN MASALAH KEAMANAN DAN KETERTIBAN YANG DILAKUKAN BERSAMA DENGAN MASYARAKAT LOKAL (KOMUNITAS) MELALUI FORUM KEMITRAAN ATAU MUSYAWARAH. KERJASAMA ITU TIDAK HANYA MENJADIKAN MASYARAKAT SEKEDAR SEBAGAI INFORMAN, TETAPI BERSAMA POLISI MENJADI PEMERAN UTAMA PENGAMBIL SETIAP KEPUTUSAN TERHADAP PERMASALAHAN YANG TIMBUL BERKAITAN DENGAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT ITU SENDIRI. SEHINGGA PRADIGMA BARU POLRI MEWUJUDKAN JATI DIRI SEBAGAI PROFESIONALISME DAN MODERNISASI POLRI SEBAGAI PENGAYOM, PELINDUNG DAN PELAYAN MASYARAKAT SERTA DEKAT SANGAT DITERIMA OLEH MASYARAKAT. PARADIGMA BARU ITU DIKENAL SEBAGAI PERPOLISIAN MASYARAKAT.

SEMENTARA PENERAPAN POLMAS ADALAH UNTUK MEMBANGUN POLRI YANG DAPAT DIPERCAYA OLEH WARGA SETEMPAT DAN MEMBANGUN KOMUNITAS YANG SIAP BEKERJASAMA DENGAN POLRI DALAM MENIADAKAN GANGGUAN TERHADAP KEAMANAN DAN KETERTIBAN SERTA MENCIPTAKAN KETENTERAMAN WARGA SETEMPAT. KOMUNITAS YANG SIAP BEKERJASAMA YANG MEMAHAMI DAN MENYADARI BAHWA KEPENTINGAN PENCIPTAAN SITUASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM MERUPAKAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA ANTAR WARGA DAN ANTARA WARGA DENGAN POLISI.

PELAKSANAAN POLMAS DALAM RANGKA PEMELIHARAAN KAMTIBMAS, HENDAKNYA SETIAP ANGGOTA POLRI MAMPU MENGUASAI KARAKTERISTIK KERAWANAN DAERAH, SERTA MEMBERDAYAKAN POTENSI LOKAL MAUPUN PRANATA SOSIAL UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS POLRI. SELAIN ITU ANGGOTA POLRI HARUS MAMPU MENGGALI DAN MENGEMBANGKAN KEARIFAN LOKAL, KEMUDIAN MEMFORMULASIKAN MENJADI STRATEGI GUNA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG TAAT HUKUM.

POLMAS SEBAIKNYA DIIMPLEMENTASIKAN DENGAN MENYESUAIKAN PADA BUDAYA SETEMPAT, SEHINGGA POLRI DAPAT LEBIH MEMBUMI DAN DITERIMA OLEH MASYARAKAT.

KULTURAL MASYARAKAT TANJUNG JABUUNG BARAT YANG HETEROGEN SECARA PERLAHAN NAMUN PASTI SEBAGIAN SUDAH LAMA MENERIMA AKAN KEHADIRAN POLMAS DI LINGKUNGAN MASING-MASING. KENDATI TUJUAN UTAMA DARI KONSEP ITU BELUM SEPENUHNYA SEPERTI YANG DIHARAPKAN. TIDAK BISA DIPUNGKIRI, LUAS WILAYAH DAN KETERBATASAN ANGGOTA POLRI DI SETIAP POLSEK MERUPAKAN SALAH SATU FAKTOR KENDALA TERJADINYA KELAMBANAN PENERAPAN POLMAS DI TENGAH MASYARAKAT LOKAL.

KEMUDIAN PENDIDIKAN PETUGAS POLMAS YANG RATA-RATA SEBATAS SLTA HARUS MENDAPAT PELATIHAN TAMBAHAN SEPERTI KEJURUAN TENTANG HUBUNGAN KEMASYARAKATAN DARI PERGURUAN TINGGI NEGERI MAUPUN SWASTA. DIMANA PETUGAS POLMAS DAPAT BERDIALOG DENGAN MASYARAKAT YANG BERPENDIDIKAN LEBIH TINGGI. INI MERUPAKAN SALAH SATU KETERBATASAN YANG HARUS MENDAPAT PERHATIAN DAN PEMBENAHAN.

NAMUN SANGAT MEMPERHATINKAN DARI BERBAGAI BINCANG-BINCANG MASYARAKAT DAN BERDASARKAN PENGAMATAN SARANA BKPM YANG TELAH DIPERSIAPKAN OLEH POLSEK-POLSEK SETEMPAT TIDAK DIGUNAKAN PETUGAS POLMAS. BANGUNAN KANTOR FKPKM ATAU BKPM YANG MENGHABISKAN BIAYA JUTAAN RUPIAH SEAKAN TIDAK BERFUNGSI DENGAN BAIK. NAMUN DEMIKIAN ADA JUGA SARANA MAUPUN PRASARANA ANTARA PETUGAS POLMAS DENGAN MASYARAKAT YANG MENGGUNAKAN BARANG MILIK PRIBADI.

SELAMA INI POLMAS HANYA MELAKUKAN PENDEKATAN PERSUASIF KEPADA MASYARAKAT LOKAL MELALUI KANTOR KECAMATAN ATAU KANTOR KELURAHAN. POLMAS BELUM MENYENTUH HINGGA TINGKATAN TERBAWAH TINGKAT DESA (LINGKUNGAN), MENGINGAT UNTUK KOTA MEDAN TERDAPAT BELASAN LINGKUNGAN SETIAP KELURAHANNYA. PENAMBAHAN TERSEBUT TIDAK LAIN SEBAGAI BENTUK EFESIENSI DALAM MENEKAN DAN MENCEGAH TERJADINYA ANGKA KRIMINALITAS DI LINGKUNGAN MASING-MASING. BAHKAN JIKA DITELAAH LEBIH JAUH, MASIH BANYAK KELURAHAN/DESA MAUPUN LINGKUNGAN YANG TIDAK MENDAPAT SENTUHAN POLMAS DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT INI. INI MERUPAKAN TUGAS BESAR BAGI KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG BARAT

HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SEBELUM SAYA MENGAKHIRI PIDATO SINGKAT INI ADA HARAPAN YANG AKAN SAYA LONTARKAN:

HARAPAN

BERBICARA HARAPAN PASTINYA MENGINGINKAN HASIL YANG BAIK DAN BERARTI BAGI PERUBAHAN SERTA TUJUAN YANG DIINGINKAN. HADIRNYA PROGRAM POLMAS HARUS DIJADIKAN ACUAN MELAKUKAN PERUBAHAN PERPOLISIAN. PERUBAHAN MEMBUTUHKAN PERHATIAN DAN PARTISIPASI INSTENSIF DARI SEMUA KOMPONEN MASYARAKAT SIPIL AGAR REFORMASI KEPOLISIAN BENAR-BENAR TERAPLIKASIKAN BERDASARKAN KEINGINAN MASYARAKAT, SESUAI DENGAN UU KEPOLISIAN NOMOR 2 TAHUN 2002 FUNGSI, PERAN, DAN KEWAJIBAN KEPOLISIAN, SERTA TUJUAN DARI PROGRAM POLMAS.

DMIKIAN LAH PIDATO SAYA SEMOGA ADA MANFAATNYA BAGI KITA SEMUA. AMIN

BILAITAUFIQ WAL HIDAYAH WASALAMU’ALAIKUM WR WB.